Pemberdayaan Guru, Wali Murid, dan Kader Posyandu Untuk Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah di Kecamatan Kertapati, Palembang
Abstrak
Masalah gizi pada anak usia sekolah (7–12 tahun) di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kertapati, Palembang, masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Prevalensi gizi kurang dan stunting yang masih tinggi dipengaruhi oleh rendahnya literasi gizi, keterampilan pemantauan status gizi pada guru, wali murid, dan kader Posyandu, serta belum adanya sistem pemantauan yang terintegrasi antara sekolah, keluarga, dan layanan kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam deteksi dini dan penanganan masalah gizi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SDN 195 Kecamatan Kertapati menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif berbasis masyarakat. Intervensi meliputi pelatihan teori dan praktik antropometri, edukasi gizi keluarga, serta pendampingan implementasi sistem pemantauan terpadu. Inovasi yang diterapkan berupa Kartu Gizi Anak (KGA) sebagai media komunikasi guru–wali murid–kader Posyandu, Buku Saku Guru, dan digitalisasi pencatatan menggunakan Google Sheet. Evaluasi dilakukan melalui desain pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Program berhasil meningkatkan kapasitas seluruh kelompok sasaran. Nilai median pre-test guru meningkat dari 8,5 menjadi 10 pada post-test, sedangkan wali murid juga menunjukkan peningkatan skor pengetahuan yang bermakna. Guru dan kader mampu melakukan pengukuran antropometri sesuai standar serta menginterpretasikan grafik pertumbuhan WHO dengan lebih baik. Selain itu, terbentuk Tim Pemantau Gizi Sekolah (TPGS) dan penggunaan rutin KGA sebagai instrumen pemantauan dan komunikasi status gizi anak. Model pemberdayaan multisektor melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan Posyandu efektif membangun sistem pemantauan status gizi anak sekolah yang akurat, terstruktur, dan berkelanjutan. Model ini direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah lain serta diintegrasikan ke dalam kebijakan kesehatan daerah.
